22 Oktober 2012,
 0

Sumber gambar: Pakalert Press

Unit pengelola Sistem Pelaporan Pelanggaran (SPP) atau Whistleblowing System (WBS) harus merupakan fungsi atau unit yang independen dari operasi perusahaan sehari-hari dan mempunyai akses kepada pimpinan tertinggi perusahaan. Unsur dari unit pengelola SPP/WBS terdiri dari dua elemen utama, yaitu:

  • Sub-unit Perlindungan Pelapor: Sub-unit yang menerima pelaporan pelanggaran dan menyeleksi laporan pelanggaran untuk diproses lebih lanjut oleh sub-unit investigasi tanpa membuka identitas pelapor. Sub-unit ini juga bertanggung jawab atas pelaksanaan program perlindungan pelapor sesuai dengan kebijakan yang telah dicanangkan, terutama aspek kerahasiaan dan jaminan keamanan pelapor. Untuk keperluan ini, petugas pada sub-unit ini haruslah mendapatkan akses terhadap bantuan hukum, keuangan, dan operasional bila diperlukan.
  • Sub-unit Investigasi: Sub-unit yang bertugas untuk melakukan investigasi lebih lanjut terhadap substansi pelanggaran yang dilaporkan. Tujuannya adalah untuk mencari dan mengumpulkan bukti-bukti yang diperlukan guna memastikan bahwa memang telah terjadi pelanggaran. Bila terdapat bukti-bukti yang memadai, rekomendasi sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan akan diberikan kepada Direksi untuk diputuskan. Akan tetapi, bila tidak ditemukan bukti-bukti yang mencukupi, proses investigasi akan dihentikan dan laporan pelanggaran tidak dilanjutkan. Untuk keperluan tugasnya, pejabat dalam unit ini haruslah mendapatkan bantuan akses operasional dan informasi terhadap seluruh unit yang diinvestigasi.

Selain kedua sub-unit tersebut, juga diperlukan suatu komite khusus untuk menangani keluhan ataupun pengaduan dari pelapor yang mendapatkan tekanan, perlakuan, atau ancaman dari terlapor. Komite ini sebaiknya dikelola oleh Dewan Komisaris dan dipimpin oleh Komisaris Utama. Komite ini dapat disebut sebagai Komite Pemantau Sistem Pelaporan Pelanggaran.

Apabila tidak dibentuk suatu unit tersendiri, pengelolaan Sistem Pelaporan Pelanggaran dapat diserahkan kepada Satuan Pengawasan Intern (SPI)/Audit Internal dengan dibantu oleh bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia. Berkaitan dengan itu, pemantauan pelaksanaan SPP/WBS pun dapat diserahkan kepada Komite Audit atau Komite lainnya.

Rujukan: Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran – KNKG

Tinggalkan Balasan