10 Oktober 2012,
 0

Sumber gambar: Wilmington

Pajak penghasilan (PPh) dikenakan terhadap orang pribadi dan badan, berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh selama satu tahun pajak. Berikut adalah yang termasuk subjek pajak penghasilan:

  • Orang pribadi.
  • Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.
  • Badan
  • Bentuk Usaha Tetap (BUT)

Subjek pajak terbagi menjadi 3, yaitu subjek pajak dalam negeri, subjek pajak luar negeri, dan tidak termasuk subjek pajak.

Subjek pajak dalam negeri antara lain terdiri dari:

  1. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan atau yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.
  2. Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer dan Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik atau organisasi yang sejenis, Lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk reksadana. Pengecualiannya adalah unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria berikut:
    • Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
    • Pembiayaannya bersumber dari APBN atau APBD.
    • Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
    • Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara.
  3. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.

Subjek pajak luar negeri antara lain terdiri dari:

  1. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia.
  2. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia.

Yang tidak termasuk subjek pajak antara lain terdiri dari:

  1. Kantor perwakilan negara asing.
  2. Pejabat perwakilan diplomatik, dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka, dengan syarat:
    • Bukan Warga Negara Indonesia
    • Di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut
    • Negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik
  3. Organisasi-organisasi Internasional yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan dengan syarat:
    • Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut.
    • Tidak menjalankan usaha.
    • Kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain pemberian pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota.
  4. Pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan dengan syarat:
    • Bukan warga negara Indonesia.
    • Tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

Sumber: Buku Direktorat Jenderal Pajak

Tinggalkan Balasan