24 Oktober 2012,
 0

Sumber gambar: Golden State of Mind

Menurut peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 85/PMK.03/2012, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Pasal 5 dalam Peraturan Menteri Keuangan tersebut menyatakan bahwa Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah tidak dipungut oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam hal:

  1. Pembayaran yang jumlahnya paling banyak Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) termasuk jumlah PPN & PPNBM yang terutang dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah.
  2. Pembayaran atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang menurut ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan mendapat fasilitas Pajak Pertambahan Nilai tidak dipungut atau dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.
  3. Pembayaran atas penyerahan bahan bakar minyak dan bahan bakar bukan minyak dari PT Pertamina (Persero).
  4. Pembayaran atas rekening telepon.
  5. Pembayaran atas jasa angkutan udara yang diserahkan oleh perusahaan penerbangan.
  6. Pembayaran lainnya untuk penyerahan Barang dan/atau Jasa yang menurut ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan tidak dikenai PPN dan PPNBM.

Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang sebagaimana disebutkan dalam poin tersebut dipungut, disetor, dan dilaporkan oleh rekanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Sumber: http://www.pajak.go.id/peraturan_tkb

Tinggalkan Balasan