27 Juli 2012,
 0

Sumber gambar: Pajak Kita

Dalam DIS sebelumnya saya telah membahas tentang tata cara pengembalian kelebihan pembayaran pajak dalam hal jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang. Pada DIS kali ini saya akan melanjutkan pembahasan tentang tata cara pengembalian kelebihan pembayaran pajak dalam hal pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang.

Pajak yang seharusnya tidak terutang adalah pajak yang telah dibayar oleh WP yang bukan merupakan objek pajak yang terutang atau kesalahan pemotongan atau pemungutan yang mengakibatkan pajak yang dipotong atau dipungut lebih besar daripada pajak yang seharusnya dipotong atau dipungut berdasarkan ketentuan perundang-undangan perpajakan atau bukan merupakan objek pajak.

  • Wajib Pajak (WP orang pribadi dan badan termasuk orang pribadi yang belum memiliki NPWP) dapat mengajukan permohonan restitusi ke Kantor Direktorat Jenderal Pajak melalui KPP tempat WP terdaftar atau berdomisili, apabila terjadi kesalahan pembayaran pajak atas pajak yang seharusnya tidak terutang. Surat permohonan harus melampirkan:
    • Asli bukti pembayaran pajak,
    • Perhitungan pajak yang seharusnya tidak terutang, dan
    • Alasan permohonan pengembalian pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang.
    • WP yang dipotong atau dipungut (PPh, PPN, PPnBM) dapat mengajukan permohonan restitusi ke Kantor Direktorat Jenderal Pajak melalui KPP tempat WP yang dipotong atau yang dipungut terdaftar atau melalui KPP tempat PKP yang dipungut dikukuhkan dengan catatan PPh, PPN, serta PPnBM yang dipotong atau dipungut belum dikreditkan atau dibayarkan. Surat permohonan harus melampirkan:
      • Asli bukti pemotongan/pemungutan pajak,
      • Perhitungan pajak yang seharusnya tidak terutang, dan
      • Alasan permohonan pengembalian pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang.

Tinggalkan Balasan