23 Juli 2012,
 0

Pengadaan barang/jasa pemerintah diatur oleh Perpres 54/2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (terlampir) yang menggantikan Kepres 80/2003. Perpres ini berlaku di lingkungan (1) kementerian, lembaga, satuan kerja perangkat daerah, dan institusi lain (disingkat KLDI), serta (2) BI, BHMN, BUMN, dan BUMD yang sebagian atau seluruh pembiayaannya dibebankan kepada APBN/APBD. Pelaksanaan pengadaan barang dapat dilakukan melalui swakelola maupun pemilihan penyedia barang/jasa. Barang/jasa dapat dikelompokkan menjadi (1) barang, (2) pekerjaan konstruksi, (3) jasa konsultasi, dan (4) jasa lainnya.

Pemilihan penyedia barang/jasa dapat dilakukan melalui beberapa cara, a.l.:

  1. Pelelangan (umum/terbatas/sederhana)
  2. Pemilihan langsung
  3. Seleksi (umum/sederhana)
  4. Sayembara
  5. Kontes
  6. Penunjukan langsung
  7. Pengadaan langsung

Uraian lebih lanjut akan dilanjutkan pada DIS berikutnya.

Tinggalkan Balasan