26 Agustus 2012,
 0

Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) yang didirikan pada tanggal 30 November 2004 berdasarkan keputusan Menko Perekonomian nomor KEP/49/M.EKON/11/2004 merupakan suatu badan bentukan pemerintah yang bertujuan untuk mendorong penerapan tata kelola perusahaan (GCG) dalam sektor korporasi dan publik di Indonesia. Sejak pendiriannya, KNKG telah melahirkan beberapa pedoman yang terkait dengan GCG, termasuk Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia yang terbit pada tahun 2006. Pedoman ini ditujukan sebagai acuan untuk semua perusahaan di Indonesia, baik tertutup maupun terbuka, serta memuat pedoman penerapan berbagai aspek yang terkait dengan GCG, termasuk manajemen risiko.

Berikut ini beberapa bagian yang membahas tentang manajemen risiko dalam pedoman KNKG 2006 tersebut.

Halaman 12:

1. Tanggung jawab bersama Dewan Komisaris dan Direksi dalam menjaga kelangsungan usaha perusahaan dalam jangka panjang tercermin pada:

1.1. Terlaksananya dengan baik kontrol internal dan manajemen risiko;

Halaman 16:

4.3. Komite Kebijakan Risiko

a. Komite Kebijakan Risiko bertugas membantu Dewan Komisaris dalam mengkaji sistem manajemen risiko yang disusun oleh Direksi serta menilai toleransi risiko yang dapat diambil oleh perusahaan;

b. Anggota Komite Kebijakan Risiko terdiri dari anggota Dewan Komisaris, namun bilamana perlu dapat juga menunjuk pelaku profesi dari luar perusahaan.

Halaman 18:

3. Fungsi Direksi

Fungsi pengelolaan perusahaan oleh Direksi mencakup 5 (lima) tugas utama yaitu kepengurusan, manajemen risiko, pengendalian internal, komunikasi, dan tanggung jawab sosial.

3.2. Manajemen Risiko

a. Direksi harus menyusun dan melaksanakan sistem manajemen risiko perusahaan yang mencakup seluruh aspek kegiatan perusahaan;

b. Untuk setiap pengambilan keputusan strategis, termasuk penciptaan produk atau jasa baru, harus diperhitungkan dengan seksama dampak risikonya, dalam arti adanya keseimbangan antara hasil dan beban risiko;

c. Untuk memastikan dilaksanakannya manajemen risiko dengan baik, perusahaan perlu memiliki unit kerja atau penanggungjawab terhadap pengendalian risiko.

Tinggalkan Balasan