6 Juli 2015,
 0

Logo Kementerian BUMNKesempatan kali ini saya akan gunakan untuk membahas mengenai Parameter Penilaian dan Evaluasi Manajemen Risiko BUMN (Badan Usaha Milik Negara). Tulisan kali ini rencananya akan terbagi menjadi beberapa bagian, minimal 3 bagian semoga tidak lebih. Mari kita mulai.

Landasan peraturan parameter penilaian dan evaluasi manajemen risiko BUMN

  • Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor PER-01/MBU/2011 (PER-01/2011)
  • Keputusan Sekretaris KBUMN Nomor SK-16/S.MBU/2012 (SK-16/2012)

Sebagai bentuk pelaksanaan ketentuan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor PER-01/MBU/2011 (PER-01/2011) berisi tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governace) pada BUMN, Kementerian Negara (KBUMN) telah mengeluarkan Keputusan Sekretaris KBUMN Nomor SK-16/S.MBU/2012 (SK-16/2012) membahas tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada BUMN pada tanggal 6 Juni 2012. Surat keputusan (SK-16/2012) ini memuat 153 poin parameter GCG yang dikelompokkan ke dalam 43 indikator dan 6 aspek.

Keenam aspek tersebut terdiri atas:
  1. Komitmen terhadap penerapan tata kelola secara berkelanjutan,
  2. Pemegang saham dan RUPS/pemilik modal,
  3. Dewan Komisaris/dewan pengawas,
  4. Direksi,
  5. Pengungkapan informasi dan transparansi, serta
  6. Aspek lainnya.

Setiap parameter penilaian pada SK-16/2012 memiliki faktor-faktor yang diuji kesesuaiannya yang menjadi alat ukur untuk menilai kualitas inisiatif BUMN dalam menerapkan prinsip-prinsip GCG di BUMN tersebut.

Dua parameter penilaian utama yang terkait dengan manajemen risiko pada SK-16/2012, yaitu:

  • Satu parameter (parameter nomor 52) termasuk di dalam aspek ke-3 yang ditujukan kepada Dewan Komisaris (Dekom) / Dewan Pengawas
  • Satu parameter lainnya (parameter nomor 106) termasuk di dalam aspek ke-4 yang ditujukan kepada Direksi.

Selain itu, SK-16 juga memuat beberapa faktor lain yang terkait dengan manajemen risiko.

Setelah parameter penilaian dan evaluasi manajemen risiko BUMN ini, tulisan berikutnya saya akan coba membahas parameter dan faktor penilaian yang terkait dengan manajemen risiko tersebut serta cara dan kiat praktis yang dapat dilakukan untuk memenuhinya. Juga akan membahas lebih lanjut peran dari Dewan Komisaris (Dekom) sesuai dengan landasan peraturan yang ada untuk menilai dan mengevaluasi manajemen risiko pada Badan Usaha Milik Negara

Tinggalkan Balasan