22 November 2012,
 0

Terkait dengan DIS saya sebelumnya mengenai Lingkup Jaminan Asuransi Kecelakaan Lalulintas Jalan dan Penumpang Umum berdasarkan UU No 34 Tahun 1964 Jo PP No 18 Tahun 1965, ada beberapa hal yang bisa membuat jaminan asuransi itu tidak terpenuhi. Pengecualian tersebut dibagi menjadi dua, yaitu dalam hal (1) kecelakaan penumpang umum atau lalu lintas jalan dan (2) kecelakaan yang terjadi tidak mempunyai hubungan dengan risiko kecelakaan penumpang umum atau lalu lintas jalan.

Kecelakaan penumpang umum atau lalu lintas jalan

1. Jika korban atau ahli warisnya telah memperoleh jaminan berdasarkan UU No 33 atau 34/1964

2. Bunuh diri, percobaan bunuh diri atau sesuatu kesengajaan lain pada pihak korban atau ahli waris

3. Kecelakaan-kecelakaan yang terjadi pada waktu korban sedang dalam keadaan mabuk atau tak sadar, melakukan perbuatan kejahatan ataupun diakibatkan oleh atau terjadi karena korban memiliki cacat badan atau keadaan badaniah atau rohaniah biasa lain.

Kecelakaan yang terjadi tidak mempunyai hubungan dengan resiko kecelakaan penumpang umum atau lalu lintas jalan

1. Kendaraan bermotor penumpang umum yang bersangkutan sedang dipergunakan untuk turut serta dalam suatu perlombaan kecakapan atau kecepatan

2. Kecelakaan terjadi pada waktu di dekat kendaraan bermotor penumpang umum yang bersangkutan ternyata ada akibat gempa bumi atau letusan gunung berapi, angin puyuh, atau sesuatu gejala geologi atau metereologi lain.

3. Kecelakaan akibat dari sebab yang langsung atau tidak langsung mempunyai hubungan dengan, bencana, perang atau sesuatu keadaan perang lainnya, penyerbuan musuh, sekalipun Indonesia tidak termasuk dalam negara-negara yang turut berperang, pendudukan atau perang saudara, pemberontakan, huru hara, pemogokan dan penolakan kaum buruh, perbuatan sabotase, perbuatan teror, kerusuhan atau kekacauan yang bersifat politik atau bersifat lain.

4. Kecelakaan akibat dari senjata-senjata perang

5. Kecelakaan akibat dari sesuatu perbuatan dalam penyelenggaraan sesuatu perintah, tindakan atau peraturan dari pihak ABRI atau asing yang diambil berhubung dengan sesuatu keadaan tersebut di atas, atau kecelakaan yang disebabkan dari kelalaian sesuatu perbuatan dalam penyelenggaraan tersebut.

6. Kecelakaan yang diakibatkan oleh alat angkutan penumpang umum yang dipakai atau dikonfliksi atau direkuisisi atau disita untuk tujuan tindakan angkatan bersenjata seperti tersebut di atas

7. Kecelakaan yang diakibatkan oleh angkutan penumpang umum yang khusus dipakai oleh atau untuk tujuan-tujuan tugas angkatan bersenjata.

8. Kecelakaan yang terjadi sebagai akibat reaksi atom

Dalam hal korban meninggal dunia, maka santunan meninggal dunia diserahkan langsung kepada ahli waris korban yang sah, yaitu:

1. Janda atau dudanya yang sah

2. Dalam hal tidak ada janda/dudanya yang sah, kepada anak-anaknya yang sah

3. Dalam hal tidak ada Janda/dudanya yang sah dan anak-anaknya yang sah, kepada Orang Tuanya yang sah

4. Dalam hal korban meninggal dunia tidak mempunyai ahli waris, kepada yang menyelenggarakan penguburannya diberikan penggantian biaya-biaya penguburan

Tinggalkan Balasan