29 Oktober 2012,
 0

Sumber gambar: Builders Counsel

Menurut undang-undang nomor 18 tahun 1999 tentang jasa konstruksi, kontrak kerja konstruksi sekurang-kurangnya mencakup uraian mengenai:

  • Para pihak: Memuat secara jelas identitas para pihak.
  • Rumusan pekerjaan: Memuat uraian yang jelas dan terperinci tentang lingkup kerja, nilai pekerjaan, dan batasan waktu pelaksanaan.
  • Masa pertanggungan dan atau pemeliharaan: Memuat tentang jangka waktu pertanggungan dan atau pemeliharaan yang menjadi tanggung jawab penyedia jasa.

Selain itu, kontrak kerja konstruksi juga perlu memuat hal-hal berikut ini.

  • Tenaga ahli: Memuat ketentuan tentang jumlah, klasifikasi, dan kualifikasi tenaga ahli untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi.
  • Hak dan kewajiban: Memuat hak pengguna jasa untuk memperoleh hasil pekerjaan konstruksi serta kewajibannya untuk memenuhi ketentuan yang diperjanjikan serta hak penyedia jasa untuk memperoleh informasi dan imbalan jasa serta kewajibannya melaksanakan pekerjaan konstruksi.
  • Cara pembayaran: Memuat ketentuan tentang kewajiban pengguna jasa dalam melakukan pembayaran hasil pekerjaan konstruksi.
  • Cidera janji: Memuat ketentuan tentang tanggung jawab dalam hal salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diperjanjikan.
  • Penyelesaian perselisihan: Memuat ketentuan tentang tata cara penyelesaian perselisihan akibat ketidaksepakatan.
  • Pemutusan kontrak kerja konstruksi: Memuat ketentuan tentang pemutusan kontrak kerja konstruksi yang timbul akibat tidak dapat dipenuhinya kewajiban salah satu pihak.
  • Keadaan memaksa (force majeure): Memuat ketentuan tentang kejadian yang timbul di luar keamanan dan kemampuan para pihak, yang menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.
  • Kegagalan bangunan: Memuat ketentuan tentang kewajiban penyedia jasa dan atau pengguna jasa atas kegagalan bangunan.
  • Perlindungan pekerja: Memuat ketentuan tentang kewajiban para pihak dalam pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja serta jaminan sosial.
  • Aspek lingkungan: Memuat kewajiban para pihak dalam pemenuhan ketentuan tentang lingkungan.

Rujukan: http://www.pu.go.id/satminkal/itjen/peraturan/uu_18_1999.pdf

Tinggalkan Balasan