29 Agustus 2012,
 0

Gambar: CALS

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Komisaris dapat membentuk komite. Usulan dari komite tersebut dapat disampaikan kepada Komisaris untuk mengambil keputusan. Berdasarkan Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia yang dikeluarkan oleh KNKG, Komite yang dapat diangkat oleh Komisaris adalah Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi, Komite Kebijakan Risiko/Komite Manajemen Risiko, dan Komite Kebijakan Corporate Governance/Komite Tata Kelola Perusahaan.

Terkait fungsi pengawasan yang dimiliki oleh Dewan Komisaris yang salah satunya adalah penerapan manajemen risiko, Komisaris membentuk Komite Kebijakan Risiko/Komite Manajemen Risiko. Komite Kebijakan Risiko/Komite Manajemen Risiko  bertugas membantu Dewan Komisaris dalam mengkaji sistem manajemen risiko yang disusun oleh Direksi serta menilai toleransi risiko yang dapat diambil oleh perusahaan. Anggota Komite terdiri dari anggota Dewan Komisaris, namun apabila perlu dapat juga menunjuk pelaku profesi dari luar perusahaan.

Referensi: Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia tahun 2006, dikeluarkan oleh KNKG

Tinggalkan Balasan