19 Juli 2012,
 0

Secara harfiah, kebijakan merupakan konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak; pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip atau maksud sebagai  garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran. Di sisi lain, arti prosedur secara harfiah adalah tahap kegiatan untuk menyelesaikan suatu aktivitas; metode langkah demi langkah secara pasti dalam memecahkan suatu masalah. (sumber: kateglo)

Istilah kebijakan dan prosedur lazim digunakan baik di sektor pemerintahan maupun swasta. Di dunia pemerintahan, kebijakan berarti “apa yang dilakukan dan tidak dilakukan pemerintah”. Produknya dapat berupa undang-undang, peraturan presiden, peraturan pemerintah, peraturan daerah, atau instruksi gubernur. Sebagai panduan teknis pelaksanaan kebijakan, biasanya disusun pedoman/peraturan teknis pelaksanaan dalam bentuk prosedur. Di sektor swasta, kebijakan merupakan komitmen manajemen dalam menjalankan suatu aktivitas bisnisnya. Contoh produk kebijakan di sektor swasta adalah kebijakan GCG, manajemen risiko, akuntansi, dll. Sama seperti di sektor pemerintahan, prosedur digunakan sebagai petunjuk pelaksanaan teknis dari kebijakan tersebut.

Perbedaan sifat antara kebijakan dan prosedur di sektor pemerintahan dan swasta terletak pada sanksi dan hukuman yang diterima oleh pelanggar. Di sektor pemerintahan, seorang pelanggar kebijakan dan prosedur akan dikenai sanksi pidana, sedangkan di sektor swasta pelanggar akan menerima sanksi teguran atau pemecatan.

Tinggalkan Balasan