1 November 2012,
 0

Sumber gambar: Abutholib’s Blog

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 571/KMK.04/2003 tanggal 29 Desember 2003 yang berlaku mulai 1 Januari 2004 tentang Batasan Pengusaha Kecil PPN, yang dimaksud dengan Pengusaha Kecil adalah Pengusaha yang selama 1 tahun buku melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP dengan jumlah peredaran bruto atau penerimaan bruto tidak lebih dari Rp 600.000.000 (enam ratus juta rupiah). Menurut UU No. 36 Tahun 2008 yang mengatur batas peredaran usaha, untuk dapat menggunakan norma penghitungan penghasilan bruto dinaikkan menjadi Rp 4.800.000.000.

Apabila sampai dengan suatu bulan dalam tahun buku ternyata jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan bruto melebihi batas yang ditetapkan (perhatikan batasan pengusaha kecil), pengusaha kecil wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. Pengusaha tersebut wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP paling lambat pada akhir bulan berikutnya setelah bulan dilampauinya batas nilai peredaran bruto. Bila tersebut tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan menjadi PKP, KPP bersangkutan dapat menerbitkan Keputusan Pengukuhan menjadi PKP secara jabatan.

Keputusan Pengukuhan PKP mulai berlaku sejak tanggal pengusaha melaporkan usahanya untuk dikukuhkan. Namun, apabila Keputusan Pengukuhan menjadi PKP tersebut berdasarkan pengukuhan secara jabatan, keputusan tersebut mulai berlaku sejak tanggal pengukuhan.

Tinggalkan Balasan